DW-World.de
Deutsche Welle

Pemerintahan koalisi Pakistan belum lagi berusia tujuh pekan, dan  Liga Muslim dari Nawaz Sharif menarik menterinya dari  Kabinet.

"Menteri kami, hari ini bertemu dengan Perdana Menteri untuk menyampaikan pengunduran diri"

Masih belum dapat dipastikan, apakah penarikan menteri dari Liga Muslim, merupakan awal  dari berakhirnya  pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan PPP.  Saat ini, Liga   Muslim  akan memutuskan, untuk terus mendukung tugas dari pemerintahan minoritas diparlemen.

"Kami hendak terus memperkuat demokrasi. Di  parlemen kami berusaha  agar demokrasi tidak mengalami guncangan"

Liga Muslim  yang dipimpin Nawaz Sharif, dan Partai Rakyat Pakistan PPP, sejak beberapa pekan terlibat pertikaian mengenai  penempatan kembali sekitar 60 hakim,  yang terkenal  dengan sikapnya yang kritis terhadap Presiden Musharraf. Bulan November tahun lalu, Presiden Musharraf  memecatnya, ketika ia menyatakan negara dalam kedaan darurat. Waktu itu, Mahkamah Tinggi  mulai membahas masalah, apakah  pemilihan kembali Musharraf  untuk jabatan kedua yang mengundang kontroversial, merupakan sesuatu yang legal.  Liga Muslim menginginkan para hakim ini. segera kembali diaktivkan, agar kasus Musharraf dapat  kembali digelar. Nawaz Sharif mengatakan:

"Bila kita  menerima keputusan Musharraf yang memalukan tanggal 3 November lalu,  maka ditahun mendatang, Pakistan tidak akan mengalami lagi demokrasi"

Tapi Partai  Rakyat  Pakistan  mengulur waktu dalam pertarungan kekuasaan secara langsung dengan Musharraf. Dan menginginkan dikaitkannya pembaruan dibidang  kehakiman secara menyeluruh dengan  penempatan kembali para hakim tersebut. Terutama mereka hendak memangkas  kekuasaan hakim agung Iftiquar Chaudry, yang tidak menyenangkannya. Menjelang  diberhentikan, ia tidak hanya akan melakukan pengusutan terhadap Musharraf, melainkan juga terhadap  clan Bhutto.  Duda Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari , orang kuat dikalangan  Partai Rakyat Pakistan PPP, diduga terlibat kasus korupsi.  Tapi ia memetik keuntungan dari paket amnesti, dimana isterinya yang kemudian tewas terbunuh Benazir Bhutto, mengadakan perundingan dengan Musharraf bagi kepulangannya dari pengasingan.  Kasusnya akan dapat diusut kembali, bila  hakim  itu kembali diaktivkan.  Dengan melihat kenyataan itu, pengamat politik  di Pakistan, Talat Masud mengatakan:

"Selama politisi Pakistan tidak menjelaskan dengan tuntas, bahwa kepentingan rakyat  lebih penting dari kepentingan pribadinya, maka selama  itu Pakistan akan terus  tersandung dari satu krisis ke krisis berikutnya.(ar)