DW-World.de
Deutsche Welle

Harian Inggris The Guardian mengomentari hubungan antara negara Uni Eropa dan Rusia dalam G8. Selanjutnya, harian yang terbit di London ini menulis:

"Sikap Uni Eropa terhadap Rusia tidak jelas, kadang seolah siap untuk berkompromi tapi tiba-tiba kembali melakukan konfrontasi langsung. Sebaliknya, Rusia dapat memilih mitra kerja samanya. Negara barat seharusnya menggunakan perjanjian yang ada dan perundingan tentang kesepakatan yang baru untuk sedikit mengontrol sikap Kremlin. Rusia memang menanda-tangani Charta Energi yang mengatur akses pasar, jaminan dan perlindungan para investor di sektor energi, tapi Rusia tidak mematuhi isi perjanjian tersebut. Bila Rusia mendesak Eropa untuk memberikan status bebas visa pada warganya, maka Rusia paling tidak harus memenuhi persyaratan yang ada."

Harian Spanyol El Pais yang berhaluan liberal kiri menulis:

"Kecil kemungkinannya, kelompok G8 berhasil merumuskan solusi atau mencapai terobosan untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi perekonomian global saat ini. Masalahnya tak hanya terletak pada kelemahan politik negara yang bertemu di Jepang, terutama Presiden George W. Bush yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya. Ketidak-berdayaan G8 disebabkan karena Cina, India dan Brasil tidak hadir sejak awal pertemuan. Padahal, kebutuhan energi dan pangan negera-negara inilah yang merupakan faktor pendorong lonjakan harga minyak dan bahan pangan."

Harian la Repubblica yang terbit di Roma berpendapat, perluasan G8 yang digagas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy terlalu dini. Selanjutanya harian ini menulis:

"Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang tahun depan memangku jabatan presiden G8 menerima kritik pada formula pertemuan klub elit ini: Bahwa Cina, India dan Brasil yang mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa bukan anggota G8 melemahkan keputusan yang diambil negara industri besar. Kini, Presiden Prancis mendesak agar keanggotaan G8 diperluas. Tapi, Silvio Berlusconi menilai waktunya belum tepat. Berlusconi setuju dengan Amerika Serikat yang belum mau melibatkan Bejing dan New Delhi dalam perundingan ini."

Topik lain yang disoroti media internasional adalah politik keimigrasian Uni Eropa. Tarik ulur terjadi karena negara Uni Eropa tak dapat menyepakati jalan keluar dalam menghadapi banjir warga asing yang masuk Eropa.

Harian Prancis La Croix menulis:

"Presiden Nicolas Sarkozy ingin menggunakan masa kepresidenan Uni Eropa yang saat ini dipangku Prancis untuk mencapai kemajuan dalam diskusi mengenai imigrasi. Prancis yang secara frontal melontarkan pertanyaan ini dan menunjukkan kekuatan posisi Prancis dalam diskusi yang selama ini ditutup-tutupi sejumlah pemimpin politik. Prancis juga merujuk pada kenyataan yang tidak menyenangkan seperti misalnya ketidak-mampuan Eropa menampung semua pendatang. Selain itu, pemerintah Prancis berupaya memperbaiki hubungan dengan negara Afrika, walau sikap ini ditentang keras sejumlah pihak. Memang seharusnya Prancis menawarkan suatu alternatif, seperti misalnya sistem yang menggunakan kuota pendatang untuk sektor tertentu di tiap negara."(zer)